SULAWESI TENGAH — Peneliti Center for Transportation and Logistics Studies Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) Arif Wismadi mendorong pemerintah memberikan subsidi untuk truk listrik. Usulan itu muncul karena kebijakan insentif kendaraan listrik yang berjalan saat ini dinilai lebih banyak dinikmati masyarakat kelas atas pemilik mobil listrik pribadi.
Arif menyampaikan usulan tersebut dalam sesi diskusi acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Menurut dia, subsidi kendaraan listrik ke angkutan barang dibutuhkan karena semua lapisan masyarakat pasti membutuhkan barang untuk didistribusikan.
"Semua orang pasti butuh barang," ujarnya.
Temuan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan harga unit truk listrik saat ini masih sangat mahal. Harganya berkisar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan truk konvensional.
Selisih harga itu menjadi hambatan utama adopsi truk listrik di sektor logistik. Pelaku usaha angkutan barang dinilai belum punya insentif ekonomi yang cukup untuk beralih dari armada berbahan bakar diesel.
Arif menilai kebijakan insentif kendaraan listrik yang berjalan saat ini mengalami ketidaktepatan sasaran. Subsidi kendaraan listrik lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas atas yang membeli mobil listrik pribadi.
"Kalau angkutan penumpang kita lihat yang mendapat subsidi biasanya orang-orang kaya. Dari sisi pembelian barangnya juga iya (mendapatkan subsidi), kemudian pengoperasian juga iya," ujar Arif.
Kritik itu menyoroti pola insentif yang selama ini menyasar sisi konsumsi kendaraan pribadi. Padahal, segmen angkutan barang dan logistik dinilai punya dampak lingkungan dan ekonomi yang jauh lebih luas.
Guna mempercepat adopsi truk listrik, Arif mengusulkan adanya relaksasi dari sektor perbankan terkait skema pembiayaan. Ia mendorong bank mempermudah akses kredit truk listrik bagi pelaku berskala UMKM.
Salah satu skema yang dia usulkan adalah cukup menjadikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai agunan. Skema itu dinilai bisa membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala agunan formal.
Urgensi elektrifikasi armada angkutan juga datang dari sisi lingkungan. Berdasarkan data Korlantas Polri, populasi armada truk dan bus di Indonesia berkisar 2,3 juta unit.
Jumlah itu merepresentasikan porsi sangat kecil, yakni 3,9 persen dari total populasi 150 juta kendaraan konvensional di jalan. Meski porsinya kecil, CO2 yang dihasilkan armada truk dan bus tercatat paling besar.
Data itu memperkuat argumen bahwa elektrifikasi angkutan barang punya daya ungkit emisi yang lebih tinggi dibanding mendorong adopsi mobil listrik pribadi. Bagi pelaku usaha logistik, insentif dan skema pembiayaan yang tepat akan menentukan apakah peralihan ke truk listrik layak secara komersial atau tidak.