SULAWESI TENGAH — Laporan terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) berjudul "Indonesia’s Aluminium Downstream: Following nickel into captive coal boom" mengungkap fakta mengejutkan. Kebutuhan listrik untuk seluruh rencana proyek alumina dan aluminium diperkirakan mencapai 229 terawatt hour (TWh), setara hampir 64 persen dari total kapasitas PLTU on-grid dan off-grid pada 2024.
Saat ini, hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk menyokong industri aluminium. Tambahan 8 GW lainnya diperkirakan akan dibangun untuk mendukung 32 proyek prospektif di provinsi-provinsi kaya bauksit dan pusat industri baru di luar Jawa.
Mengulang Kesalahan Industri Nikel
Katherine Hasan, Analis CREA, mengatakan ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya yang sama dengan industri nikel. Ia menilai kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang seharusnya ditempatkan di dekat potensi energi bersih atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan.
"Jika seluruh kapasitas yang direncanakan berjalan sesuai rencana, pengolahan aluminium hilir dapat menyebabkan ledakan penggunaan batu bara industri secara mandiri," kata Katherine dalam keterangannya, Jumat (3/7).
Lonjakan PLTU captive ini dinilai akan melemahkan target dekarbonisasi nasional. Selain itu, industri akan terkunci pada jalur berintensitas karbon tinggi dan membebankan biaya lingkungan serta kesehatan pada masyarakat.
Dominasi Investasi Asing dan Risiko Cadangan
Data CREA menunjukkan sekitar 75 persen dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi Tiongkok. Temuan ini bertentangan dengan narasi kedaulatan ekonomi yang diusung pemerintah dan memunculkan pertanyaan soal realita transfer teknologi bagi tenaga kerja lokal.
Total kapasitas alumina Indonesia diproyeksikan meningkat empat kali lipat dari 7 juta ton pada tahun 2025 menjadi 32,5 juta ton pada 2030. Hampir seluruhnya didorong oleh alumina kelas peleburan (Smelter-Grade Alumina/SGA), sementara alumina kelas kimia (Chemical-Grade Alumina/CGA) yang bernilai tinggi justru stagnan di angka 300 ribu ton.
Jika semua proyek terealisasi, permintaan bahan baku domestik akan meroket dari 14 juta menjadi sekitar 65 juta ton bijih bauksit per tahun. Dengan skenario tersebut, cadangan bauksit terbukti Indonesia yang mencapai 1 miliar ton berisiko habis dalam waktu kurang dari 12 tahun.
Syahdiva Moezbar, Analis Industri CREA, menegaskan ekspansi yang tidak terkendali justru menciptakan kerentanan baru terkait keamanan sumber daya dan pasokan energi. Risiko ini diperparah oleh ketergantungan besar pada investasi asing dan dominasi tenaga kerja kontrak.
"Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang berjalan transparan, berdasarkan penilaian realistis terhadap cadangan bijih, dan mencakup rencana energi terintegrasi yang menghindari ketergantungan pada energi berbasis fosil," jelas Syahdiva.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 soal percepatan transisi energi masih memberikan pengecualian bagi PLTU captive dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dari kewajiban pengurangan emisi. Celah regulasi inilah yang dikhawatirkan akan terus mendorong pembangunan pembangkit batu bara baru di sektor hilirisasi.
