MOROWALI — Rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Morowali dihadiri Ketua DPRD Herdiyanto Marzuki, Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni, Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar, Kajari Morowali Nurdin, Kepala BNN Morowali Ricky Lesmana, dan sejumlah pejabat lainnya. Wakil Bupati Iriane Iliyas menyebut rapat digelar untuk menyamakan persepsi antarunsur pimpinan daerah.
Menurut Iriane, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga stabilitas Morowali sebagai kawasan industri strategis nasional. Deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas dan konflik sosial menjadi fokus utama pertemuan.
"Tujuannya adalah menyamakan persepsi, memperkuat sinergi dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial serta berbagai permasalahan daerah lainnya," ujar Iriane.
Parkir Liar di IMIP Berpotensi Picu Kemacetan dan Pungli
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni melaporkan situasi kamtibmas secara umum masih kondusif. Namun kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi perhatian, terutama soal parkir liar di sekitar perusahaan.
Polres menilai parkir liar berpotensi memicu kemacetan dan pungutan liar. Usulan pun muncul agar perusahaan menyediakan kantong parkir resmi di dalam kawasan IMIP.
Kapolres juga menyampaikan isu debu batu bara dari PLTU IMIP kembali mencuat dan berpotensi memicu aksi masyarakat. Kasus judi daring dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu turut menjadi sorotan.
Sabu Menyasar Pekerja Industri dan Generasi Muda
Kepala BNN Kabupaten Morowali Ricky Lesmana menegaskan peredaran gelap sabu masih menjadi perhatian. Sasaran peredaran menyasar pekerja industri dan generasi muda.
BNN mendorong langkah pencegahan terpadu melalui penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program itu menyasar lingkungan perusahaan dan satuan pendidikan.
Pengadilan Negeri Morowali Diresmikan 5 Oktober 2026
Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki menyampaikan sejumlah isu strategis daerah. Salah satunya perkembangan pembentukan Pengadilan Negeri Morowali yang telah mendapat persetujuan.
PN Morowali direncanakan diresmikan secara simbolis pada 5 Oktober 2026. Operasionalnya masih menunggu dukungan anggaran perubahan.
Herdiyanto juga mendorong Bagian Hukum menelusuri regulasi terkait potensi penerimaan daerah dari aktivitas pelayaran kapal. Aktivitas itu dinilai berdampak terhadap kondisi jalan dan lingkungan.
700–800 Kapal Induk Melintas Tiap Bulan, Personel Pengamanan Terbatas
Komandan Pos TNI AL Morowali Kapten Laut (P) Sudjito melaporkan tingginya aktivitas lalu lintas laut. Estimasi mencapai 700–800 kapal induk dan sekitar 600 tongkang setiap bulan.
Volume lalu lintas itu berbenturan dengan keterbatasan personel pengamanan. Sebanyak 30 personel Satgas dari Surabaya telah diperbantukan mendukung pengamanan pelabuhan terpadu bersama TNI AL, Polri, KUPP, Bea Cukai, Karantina, dan Kejaksaan.
Sudjito turut menyoroti praktik bom ikan serta kerusakan terumbu karang dan mangrove. Penguatan regulasi dan operasi gabungan bersama Polair dinilai diperlukan.
Mediasi Ganti Rugi Debu Batu Bara Belum Sepakat
Kajari Morowali Nurdin menyatakan dukungan aspek hukum terhadap penataan parkir kawasan perusahaan sesuai ketentuan retribusi. Ia juga menjelaskan mediasi ganti rugi debu batu bara belum mencapai kesepakatan.
Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar melaporkan rencana kegiatan Festival dan Mujizat PGPI Morowali yang menimbulkan keresahan sebagian tokoh agama dan masyarakat. Forkopimda diminta memberi rekomendasi agar kegiatan dilaksanakan terbatas di lingkungan gereja bagi jemaat, sementara izin keramaian masih menunggu pihak Kepolisian.
Kepala Kantor Kementerian Agama Morowali Marwia melaporkan kerukunan umat beragama tetap kondusif di tengah keberadaan puluhan ribu pekerja asing. Deteksi dini radikalisme dilakukan melalui penyuluh lintas agama.
Forkopimda sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan. Sejumlah rekomendasi disepakati, antara lain tindak lanjut mediasi debu batu bara, kajian regulasi parkir kawasan industri, tarif ojek daring, dan retribusi kepelabuhanan melalui koordinasi lintas instansi.
