PALU — Rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah yang digelar Senin (5/10/2026) membuka tahapan pembahasan RAPBD 2027. Gubernur Anwar Hafid hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah, sementara Wagub Reny A Lamadjido menyampaikan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Pemprov Sulteng menempatkan RAPBD 2027 sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar dokumen keuangan tahunan. Penyusunannya mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan, dan prioritas pembangunan yang berlaku.
Output dan Outcome Jadi Syarat Utama Program Daerah
Setiap program yang masuk dalam RAPBD 2027 diwajibkan punya target capaian yang jelas. Pemerintah daerah tidak ingin anggaran habis tanpa hasil yang bisa dirasakan warga.
"Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Wagub Reny dalam rapat paripurna tersebut.
Pemerintah daerah mengakui kemampuan fiskal Sulawesi Tengah masih terbatas. Karena itu, sinergi antara pemprov, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi syarat untuk menentukan arah kebijakan anggaran.
PAD dan Dana Transfer Jadi Tumpuan Pendapatan
Dari sisi pendapatan, Pemprov Sulteng akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan sumber pendapatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber lainnya akan dikelola secara cermat. Alokasinya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Belanja Wajib dan SPM Tetap Jadi Prioritas
Pada sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Belanja yang bersifat wajib dan mengikat tetap dipenuhi, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Fokus belanja daerah diarahkan ke sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif, transparan, dan sesuai jadwal. Masukan dari DPRD dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
"Masukan, saran, dan koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah," lanjut Wagub Reny.
Pimpinan DPRD Pimpin Sidang Bersama Empat Wakil Ketua
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle. Turut hadir Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli, serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Penentuan prioritas anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah APBD digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Tahapan pembahasan berikutnya akan menentukan program mana yang lolos ke dokumen anggaran final 2027.
