SULAWESI TENGAH — Para lulusan yang hari ini dilantik merupakan mahasiswa program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan. Rinciannya, 728 pria dan 476 wanita. Mereka akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pidato seremoni pelantikan, Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada para pamong praja muda. "Saudara-saudara, menjadi Pamong Praja Muda bukan sekadar menyandang pangkat atau jabatan kehormatan. Seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukan tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat," ujar Presiden di hadapan 1.204 lulusan.
Kepala Negara menekankan bahwa rakyat tidak membutuhkan birokrat yang berbelit-belit. Publik, kata Prabowo, menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, dan berani mengambil keputusan. "Rakyat juga menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi dan golongan," tegasnya.
Sebelum resmi dilantik, para lulusan telah menjalani ujian lapangan. Prabowo mengungkapkan mereka turun langsung selama satu bulan menangani bencana di Aceh. Hal ini, menurut Presiden, menjadi bukti bahwa pamong praja dituntut hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan.
"Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang Pamong Praja. Karena itu bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta dengan negaranya," kata Prabowo. Ia memperingatkan, jika aparatur mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama pribadi melainkan kepercayaan publik terhadap negara.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyerahkan penghargaan kepada sepuluh lulusan terbaik. Penghargaan tertinggi, Kartika Astha Brata, diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan. Sementara itu, sembilan lulusan lainnya menerima Penghargaan Sapta Adhi Praja sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik dan kinerja selama menempuh pendidikan di IPDN.
Para pamong praja muda ini diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional dan berintegritas di instansi masing-masing. Penempatan di wilayah 3T menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan negara menjangkau seluruh pelosok Indonesia, sejalan dengan arahan Presiden soal kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat.