SULAWESI TENGAH — Jakarta, Kompas.com – Percepatan kendaraan listrik di Indonesia tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan kehadiran model baru dari pabrikan. Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (Koleksi) menegaskan bahwa regulasi pemerintah adalah kunci utama yang menentukan seberapa cepat pasar beralih dari mobil bermesin konvensional ke Battery Electric Vehicle (BEV).
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Koleksi, Arwani Hidayat, dalam keterangan resminya pada Rabu (5/8/2026). Ia menyoroti dua negara dengan strategi kontras yang sama-sama berhasil menaikkan populasi kendaraan listrik secara signifikan.
Norwegia menjadi bukti nyata bahwa insentif fiskal jangka panjang mampu mengubah perilaku konsumen secara fundamental. Data yang dipaparkan Koleksi menunjukkan pangsa pasar BEV di negara tersebut mencapai 95,9 persen sepanjang 2025, dan bahkan mendekati 98 persen pada kuartal pertama 2026.
Keberhasilan itu tidak datang dari kebijakan dadakan. Norwegia konsisten menerapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 25 persen, pembebasan pajak registrasi, serta potongan tarif tol dan parkir untuk kendaraan listrik.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah infrastruktur. Jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang luas di Norwegia berhasil meredam kekhawatiran konsumen soal jarak tempuh atau range anxiety.
Berbeda dengan Norwegia yang memakai insentif, Ethiopia mengambil jalur larangan. Sejak awal 2024, negara tersebut menutup keran impor kendaraan penumpang bermesin pembakaran internal (ICE) dan hanya mengizinkan masuknya mobil listrik.
Kebijakan radikal ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil yang nilainya hampir 2 miliar dollar AS per tahun. Sebagai gantinya, Ethiopia memanfaatkan pasokan listrik dari pembangkit tenaga air yang melimpah untuk memasok energi bagi kendaraan listriknya.
Hasilnya cukup dramatis. Populasi mobil listrik di Ethiopia melonjak dari sekitar 7.000 unit pada 2022 menjadi sekitar 115.000 unit pada tahun fiskal 2025/2026.
Arwani menilai Indonesia tidak perlu memilih salah satu dari dua model tersebut. Justru, kombinasi antara insentif ala Norwegia dan keberanian kebijakan ala Ethiopia bisa menjadi formula jitu bagi pasar dalam negeri.
"Kedua studi kasus ini membuktikan bahwa adopsi EV bukan sekadar tren otomotif, melainkan strategi ketahanan energi dan ekonomi nasional yang krusial," ujar Arwani.
"Indonesia memiliki kapasitas untuk mengkombinasikan dua pendekatan ini. Kita memiliki sumber daya alam untuk produksi baterai dan potensi energi terbarukan yang besar," lanjutnya.
Dorongan ini datang di tengah diskursus publik mengenai insentif kendaraan listrik di Indonesia yang masih dinilai parsial. Koleksi berharap pemerintah tidak hanya fokus pada sisi produksi dan perakitan, tetapi juga menciptakan ekosistem kebijakan yang membuat konsumen beralih tanpa ragu.