SULAWESI TENGAH — BANJARMASIN — Frekuensi pemadaman listrik yang tak kunjung reda di Kalimantan Selatan memicu reaksi keras dari pemerintah daerah. Gubernur Kalsel H Muhidin tak lagi sekedar meminta, melainkan memberi tenggat tegas kepada manajemen PLN.
“Janji PLN ini akan kita tuntut. Katanya awal Agustus 2026 aliran listrik sudah normal kembali seperti biasa,” ujar Muhidin kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (28/7/2026).
Pemadaman Berulang, Ekonomi Daerah Terganggu
Pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir bukan hanya mengusik kenyamanan warga. Sektor perdagangan, jasa, hingga industri kecil di berbagai daerah ikut terguncang karena mesin produksi dan operasional usaha kerap terhenti mendadak.
Muhidin menilai stabilitas listrik merupakan kebutuhan dasar sekaligus penopang utama roda perekonomian daerah. Ia meminta PLN berhenti memberi janji tanpa eksekusi nyata di lapangan.
Ultimatum: Evaluasi atau Diganti
Jika hingga awal Agustus kondisi kelistrikan belum juga pulih, Gubernur tak segan mengambil langkah lebih tegas. “Kalau PLN lepas janji, kita usulkan ke pusat agar bisa mengganti General Manager PT PLN Kalselteng bila yang bersangkutan tidak bisa mengatasi masalah gangguan listrik di Banua,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Pemprov Kalsel tidak akan membiarkan persoalan kelistrikan berlarut-larut. Posisi manajemen PLN Kalselteng kini dipertaruhkan, menyusul tingginya tekanan dari publik dan pelaku usaha yang sudah kehilangan kesabaran.
Komitmen yang Diuji
PLN sebelumnya berjanji pasokan listrik akan kembali normal pada awal Agustus 2026. Namun, Muhidin menegaskan pihaknya akan terus memantau realisasi komitmen tersebut. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BUMN kelistrikan sudah berada di titik kritis.
Pemprov Kalsel berharap PLN benar-benar menepati janji. Jika tidak, bukan hanya reputasi perusahaan yang tercoreng, tetapi kursi manajemen tertinggi di wilayah Kalselteng pun bisa segera berganti.
