SULAWESI TENGAH — Laporan dari Hambalang ini bukan sekadar seremonial. Pertemuan antara Simon dan Prabowo berlangsung di tengah transisi energi yang tengah digenjot pemerintah. Setelah B50 resmi berjalan, perhatian kini mulai diarahkan ke bioetanol sebagai bahan bakar nabati berikutnya yang masuk dalam tahapan persiapan.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah," demikian keterangan resmi yang dikutip dari akun @sekretariat.kabinet, Senin (10/8/2026).
Efisiensi Struktur: Perintah Pemangkasan di Pertamina dan BUMN Lain
Di luar soal bahan bakar nabati, ada pesan tegas yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Presiden meminta Pertamina mengurangi lapisan birokrasi yang dinilai menghambat gerak perusahaan. Pesan serupa juga ditujukan untuk PT PLN (Persero) dan seluruh badan usaha milik negara.
Perintah ini bukan tanpa alasan. Struktur holding yang gemuk selama ini kerap memperlambat proses pengambilan keputusan strategis. Dengan pemangkasan, pemerintah berharap rantai komando menjadi lebih pendek dan responsif terhadap dinamika pasar.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," tulis keterangan tersebut.
Langkah ini sejalan dengan dorongan umum pemerintahan Prabowo untuk membuat BUMN lebih lincah dan kompetitif. Bagi Pertamina, penyederhanaan struktur anak usaha juga dimaksudkan agar fokus bisnis lebih tajam — dari hulu migas hingga hilir.
Dari B50 ke Bioetanol: Peta Jalan Energi Nabati
Pasca-peluncuran B50 pada Juli lalu, Pertamina kini dihadapkan pada pekerjaan rumah berikutnya: memastikan infrastruktur pendukung bioetanol siap. Kesiapan ini mencakup rantai pasok, blending facility, hingga distribusi ke titik-titik penjualan.
Bioetanol, yang biasanya dicampur dengan bensin, diharapkan mampu menekan impor energi dan menyerap hasil perkebunan tebu dalam negeri. Ini menjadi nilai tambah ganda: ketahanan energi sekaligus penggerak ekonomi pedesaan.
Meski bahan artikel tidak menyebutkan angka investasi atau target kapasitas, sinyal dari Hambalang menegaskan bahwa arah kebijakan energi nasional semakin agresif menuju energi terbarukan. Pertamina sebagai ujung tombak, dituntut untuk bergerak cepat, tidak hanya dalam hal teknologi, tetapi juga dalam hal tata kelola internal.
Dengan adanya arahan pemangkasan birokrasi ini, publik dapat berharap proyek-proyek strategis seperti B50 dan bioetanol tidak lagi tersendat oleh urusan administratif yang berbelit. Efisiensi yang diinstruksikan Prabowo kemarin sore, jika dieksekusi dengan baik, akan menentukan seberapa cepat Indonesia mencapai target bauran energi hijau yang telah dicanangkan.
