BATAM — Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur, Sindu Rahayu, mengungkapkan bahwa Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pelaut Indonesia. Namun, ia menekankan masih ada sejumlah persoalan yang kerap muncul, mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban hingga jaminan keselamatan kerja.
"Dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan untuk hak kewajiban pelaut dan keselamatan kerja," kata Sindu Rahayu di Batam, Kamis.
Kapal Indonesia Sering Langgar Aturan di Perairan Tetangga
Selain soal perlindungan tenaga kerja, persoalan teknis juga menjadi perhatian. Sindu menyebut masih banyak kapal berbendera Indonesia yang memasuki perairan Malaysia tetapi belum memenuhi ketentuan keselamatan maupun administrasi yang berlaku.
Kondisi ini yang mendorong Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub dan KBRI menggelar lokakarya. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keselamatan berlayar, kepatuhan terhadap regulasi maritim, serta langkah pencegahan agar kapal Indonesia tidak ditahan di Malaysia.
Perlindungan Dimulai Sebelum Pelaut Berangkat
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub, Samsuddin, menegaskan bahwa fokus utama workshop ini adalah perlindungan awak kapal secara menyeluruh. Perlindungan itu, kata dia, harus dimulai sejak sebelum keberangkatan.
"Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ingin memastikan perlindungan diberikan sejak sebelum keberangkatan hingga selama mereka bekerja," ujar Samsuddin.
Ia mengakui pemerintah masih menerima banyak pengaduan dari awak kapal maupun asosiasi pelaut terkait berbagai persoalan di luar negeri. Oleh karena itu, pelaut diimbau hanya berangkat melalui prosedur resmi, menggunakan jalur sah, dan melalui perusahaan penempatan atau manning agency yang memiliki izin resmi.
Posisi Strategis Batam Jadi Kunci
Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Takwim M Masuku, menyoroti posisi strategis wilayahnya. Berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Batam menjadi pintu keluar-masuk utama pelayaran yang membutuhkan pengawasan ketat.
"Kedekatan geografis dan tingginya aktivitas pelayaran di wilayah Batam menjadikan perlindungan pelaut serta pencegahan permasalahan kapal sebagai isu yang krusial," kata Takwim.
Ia berharap lokakarya ini bisa menjadi wadah efektif untuk memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan pelayanan di bidang perkapalan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
