PALU — Puluhan perwakilan HIPPMA BB menemui Satgas PKA Sulteng sebagai upaya terakhir jalur persuasif. Ketua Umum HIPPMA BB, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa pintu dialog dengan PT Citra selama ini terasa tertutup, sementara warga sudah lelah dengan ketidakpastian status tanah warisan yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Ribuan Warga Hidup dalam Ketidakpastian Hukum
Menurut Rahmat, konflik agraria ini bukan persoalan baru. Klaim sepihak, aktivitas perusahaan yang terus berjalan, dan minimnya kejelasan batas lahan membuat warga resah selama bertahun-tahun. Tanah yang diwariskan turun-temurun itu, kata dia, adalah ruang hidup tempat bertani dan bergantungnya anak-cucu warga Bungku Barat.
“Yang kami minta sederhana: kepastian. Tanah itu adalah ruang hidup, tempat bertani, tempat anak-cucu kami bergantung. Jangan sampai rakyat di negerinya sendiri jadi tamu,” ujar Rahmat dalam pernyataannya di Palu.
Desakan agar Satgas PKA Tidak Sekadar Mencatat
HIPPMA BB menilai Satgas PKA adalah harapan terakhir. Sebagai lembaga yang memiliki mandat dari negara, Satgas diminta untuk tidak hanya menerima laporan, tetapi juga hadir langsung memfasilitasi penyelesaian.
“Kami meminta Satgas PKA segera memfasilitasi pertemuan resmi antara masyarakat dan PT Citra. Duduk satu meja. Buka semua data. Selesaikan secara adil dan transparan,” desak Rahmat.
Konflik Berlarut Dinilai Jadi Bom Waktu Sosial
Rahmat memperingatkan bahwa konflik agraria yang dibiarkan berlarut-larut bisa memicu benturan di lapangan. Ketika hukum dan dialog tidak bekerja, potensi gesekan sosial semakin besar. Ia mendesak itikad baik dari PT Citra untuk duduk bersama, serta kehadiran negara secara nyata.
“Konflik tidak akan selesai kalau satu pihak terus menghindar. Kami minta itikad baik dari PT Citra untuk duduk bersama. Negara juga harus hadir. Jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan tidak adil di tanahnya sendiri,” tegasnya.
HIPPMA BB menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang jelas. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar sengketa batas, melainkan menyangkut hak hidup, martabat, dan keadilan bagi warga.
“Kami tidak akan mundur. Kami akan kawal sampai masyarakat mendapatkan haknya. Karena di balik setiap konflik agraria, ada keluarga yang lapar, ada anak yang tidak bisa sekolah, ada masa depan yang digadaikan karena ketidakpastian,” tutup Rahmat.
Hingga berita ini diturunkan, Satgas PKA Sulteng belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan fasilitasi tersebut. Warga Bungku Barat masih menanti kapan negara benar-benar hadir menyelesaikan persoalan mereka.
